BI dan Pemerintah Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Hadapi Dampak El Nino
Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah memperkuat program pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program tersebut difokuskan untuk menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi pangan, serta mengantisipasi risiko kenaikan harga akibat dampak El Nino.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan bahwa GPIPS menjadi langkah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI untuk menjaga stabilitas harga pangan. Strategi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan tantangan setiap wilayah.
“Semua strategi tersebut kita harapkan dapat menjaga harga-harga di pasar. Kita juga melihat pergerakan inflasi volatile food sudah mulai membaik dan melandai, dan kita akan terus lakukan untuk mengantisipasi sampai dengan akhir tahun,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu.
GPIPS Fokus Perkuat Produksi Dan Distribusi Pangan
BI menjalankan GPIPS melalui sejumlah program yang menyasar sisi produksi hingga distribusi pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practices untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan.
Program tersebut mencakup penyediaan sarana irigasi, penerapan digital farming, penguatan proses pascapanen, serta pembangunan fasilitas penyimpanan seperti cold storage. BI juga mendorong hilirisasi pangan, khususnya pada komoditas hortikultura agar rantai pasok lebih efisien.
Selain memperkuat produksi, BI dan pemerintah memperluas kerja sama antardaerah (KAD) dengan pola business to business (B2B). Skema tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan daerah surplus dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
baca juga: Menteri PU Bongkar ASN Eselon IV Terlibat Judol Ratusan Juta
Melalui kerja sama tersebut, distribusi komoditas pangan diharapkan berjalan lebih efektif. Daerah yang memiliki kelebihan produksi dapat memasok wilayah yang mengalami defisit sehingga tekanan harga dapat ditekan.
Pemerintah Dan BI Optimalkan Operasi Pasar Pangan
Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui optimalisasi fasilitasi distribusi pangan (FDP) secara lebih terencana. Pemerintah dan BI mendorong pemberian subsidi ongkos angkut agar biaya distribusi dapat ditekan dan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, GPIPS memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau operasi pasar. Program tersebut diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan jenis komoditas, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.
BI menilai langkah tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika terjadi gangguan pasokan akibat faktor cuaca. El Nino menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi produksi pangan melalui perubahan pola hujan dan berkurangnya masa panen.
“Melalui GPIPS ini, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga,” kata Ricky.
Inflasi Pangan Masih Jadi Perhatian Pemerintah
Berdasarkan data BI, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Mei 2026 yang mencapai 3,08 persen (yoy), namun masih berada dalam sasaran inflasi.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food masih menjadi perhatian dengan tingkat inflasi mencapai 5,58 persen (yoy). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, dan beras.
BI menyebut kenaikan harga pangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya penurunan produksi di daerah sentra, peningkatan biaya transportasi, serta berakhirnya periode panen raya.
Tekanan inflasi secara wilayah tercatat terkonsentrasi di Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), dan Kalimantan. Daerah-daerah tersebut menghadapi tantangan pasokan akibat faktor cuaca, termasuk dampak El Nino.
GPIPS Diperluas Ke Berbagai Wilayah Indonesia
Pelaksanaan GPIPS telah dimulai di wilayah Sumatera dan Jawa. Program tersebut selanjutnya dijadwalkan diperluas ke Bali-Nusa Tenggara pada 27 Juli 2026.
Setelah itu, implementasi GPIPS akan dilanjutkan ke wilayah Kalimantan serta Sulawesi, Maluku, dan Papua. Perluasan program dilakukan agar pengendalian inflasi pangan dapat menjangkau lebih banyak daerah.
Menurut Ricky, GPIPS tidak hanya berorientasi pada pengendalian harga, tetapi juga bertujuan memastikan ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap wilayah akan menerapkan strategi berbeda sesuai kondisi pasokan dan karakteristik ekonominya.
BI bersama pemerintah juga menjalankan strategi 4K dalam menjaga stabilitas harga daerah. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Dengan penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah daerah, pengendalian inflasi diharapkan tetap berjalan hingga akhir 2026. Program GPIPS menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas pangan di tengah risiko perubahan iklim dan tantangan produksi nasional.
baca juga: BI optimalkan GPIPS dan insentif KLM jaga ketahanan pangan dan inflasi
Leave a Reply